Memberdayakan Perempuan
03/25/2018
Fikih Melek Sains
03/27/2018

Apa Arti Sebuah Nama?

 

Perdebatan tentang kedudukan legalitas formal sebuah nama atau simbol keagamaan terjadi sejak awal Islam. Mestikah nama itu diprioritaskan sungguhpun harus mengorbankan substansi? Atau mestikah substansi itu dikedepankan sekalipun belum memiliki wadah formal? Pertanyaan ini muncul semenjak masa Nabi Muhammad saw. Pembaca mungkin masih ingat tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah, sebuah peristiwa yang menampilkan tarik menarik antara kekuatan simbol dan kekuatan substansi. Delegasi perundingan Hudaibiyah dari pihak muslim langsung dipimpin Rasulullah saw. dan pasukan Quraisy dipimpin oleh Suhail. Cerita perjanjian Hudaibiyyah ini diriwayatkan di dalam Kitab Shahih Bukhari yang tak diragukan lagi keshahihannya.

Riwayatnya adalah ketika dilakukan perundingan gencatan senjata antara umat Islam dan kaum Quraisy. Sebagai preambule naskah perjanjian itu, Rasulullah saw. meminta diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, tetapi ditolak oleh Suhail karena kalimat itu asing baginya, lalu ia mengusulkan kalimat bismikallahumma, kalimat yang populer di dalam masyarakat Arab ketika itu. Sebagai penutup, perjanjian itu diusulkan dengan kata: Hadza ma qadha ‘alaihi Muhammad Rasulullah (perjanjian ini ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah). Akan tetapi Suhail kembali menolak kalimat ini dan mengusulkan kata: Hadza ma qadha ‘alaihi Muhammad ibn ‘Abdullah (perjanjian ini ditetapkan oleh Muhammad putra Abdullah). Pencoretan basmalah dan kata “Rasulullah” membuat para sahabat tersinggung dan menolak perjanjian itu, namun Rasulullah saw. meminta para sahabatnya untuk menyetujui naskah perjanjian itu. Konon Rasulullah saw. mengambil alih sendiri penulisan itu karena sahabat tidak ada yang tega mencoret kata Rasulullah saw., yang dianggapnya sebagai salah satu prinsip dasar aqidah.

Sepintas, memang perjanjian ini terlihat tidak adil dan melanggar rambu-rambu aqidah, berupa pencoretan kalimat Rasulullah tadi, namun Rasulullah saw. tetap menganggap itu batas maksimum yang dapat dilakukan, terutama untuk mengatasi jumlah korban jiwa akibat peperangan. Rasulullah saw. tahu apa akibat yang akan dialami umat Islam jika tidak dilakukan gencatan senjata. Ia juga tahu langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilakukan. Para sahabat belum tahu apa arti kebijakan Rasulullah saw. itu. Seandainya saja Rasulullah saw. hanya sebagai pemimpin Arab biasa, bukan Nabi, maka sudah pasti ia tidak akan mendapat dukungan kelompoknya. Akan tetapi, para sahabatnya tahu, bahwa Rasulullah saw. di samping seorang yang cerdas, ia juga seorang Nabi. Mungkin ini pula yang menginspirasi para the Founding Father bangsa Indonesia, memilih mencoret beberapa kalimat dari Piagam Jakarta demi mempertahankan keutuhan bangsa, yang ketika itu jauh lebih banyak mendatangkan maslahat ketimbang mempertahankannya.

Belakangan, apa yang ditetapkan Rasulullah saw. ternyata benar. Sekiranya para pelintas batas kaum kafir Quraisy harus ditahan di Madinah, maka sudah barang tentu akan memberikan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat Madinah yang sudah kebanjiran pengungsi dari Mekkah. Sebaliknya, para pelintas batas dari Madinah dibiarkan ditahan di Mekkah agar mereka dapat melakukan upaya politik pecah-belah di antara suku-suku yang ada di dalam masyarakat Quraisy. Pilihan tidak populis yang dilakukan Nabi saw. tersebut ternyata belakangan mempunyai arti yang sangat penting. Kalau Nabi saw. tidak besikap kooperatif dengan mengedepankan simbol daripada substansi, maka mungkin sejarah dunia Islam akan lain.

Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.

Imam Besar Masjid Istiqlal dan Guru Besar Ilmu Tafsir UIN Syarif Hidayatullah

Foto oleh Cyprianus Rowaleta