Islam Tidak Mengenal Konsep Mayoritas-Minoritas
12/19/2016
Tahun Baru Optimisme Baru
01/01/2017

Jangan Mengusik Kerukunan!

Kerukunan antar dan internal umat beragama di Indonesia sangat mahal nilainya. Indonesia menjadi negara besar dan cukup disegani karena terciptanya kerukunan, terutama yang dikenal dengan Tri Kerukunan, yaitu Kerukunan antar Umat Beragama, Kerukunan Internal Umat Beragama, dan Kerukunan antara Umat Beragama dengan Pemerintah. Tri Kerukunan ini adalah faktor utama terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan bagi bangsa Indonesia bukan hanya keniscayaan tetapi kemutlakan. Bangsa yang dipadati oleh berbagai agama, budaya, etnis, bahasa, dan wilayahnya dipisah-pisahkan oleh laut, maka tidak ada alasan apapun untuk tidak memprioritaskan kerukunan kebangsaan. Konsekuensi dalam UUD1945 tidak menetapkan salah satu agama sebagai agama negara, maka NKRI harus memberikan pelayanan yang sama dan adil terhadap semua agama yang hidup di Indonesia. Indonesia dikenal bukan sebagai negara agama dan bukan pula negara sekuler. Indonesia lebih dikenal sebagai negara Pancasila di mana semua agama dan masing-masing pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia. Tidak ada agama eksklusif yang harus lebih dominan di antara agama-agama lainnya, sekalipun di antaranya ada agama mayoritas mutlak dianut oleh warganya. Konsep NKRI seperti ini sudah dianggap final, bukan hanya oleh pemerintah (umara) tetapi juga oleh tokoh agama (ulama).

Adanya pemisahan urusan negara dan urusan agama tidak otomatis menjadikan negara itu negara sekuler. Sebaliknya keterlibatan negara di dalam mengurus agama tidak otomatis pula menjadikan negara itu sebagai negara agama. NKRI menempatkan substansi dan kristalisasi nilai-nilai agama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara amat penting, sebagaimana tercantum di dalam sila pertama Pancasila dan di dalam alinea-alinea Pembukaan UUD1945. Baik umat Islam sebagai penganut mayoritas maupun penganut agama-agama minoritas lainnya, tidak merasa ada hambatan berarti di dalam mengamalkan ajaran agamanya. Mereka sama-sama merasa memiliki dan mencintai bangsanya di bawah panji NKRI. Memperjuangkan kepentingan NKRI selain memperoleh gelar patriot juga bisa memperoleh predikat mujahid.

Adanya jaminan kebebasan beragama bagi semua pemeluk agama diatur di dalam UUD1945, khususnya dalam pasal 28E, pasal 28I, pasal 28J, dan pasal 29 dan diperkuat dengan sejumlah produk perundang-undangan lainnya. Namun di dalam mengamalkan agama ada rambu-rambu yang harus ditaati semua pihak agar tidak terjadi persinggungan satu sama lain yang bisa menyebabkan rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas dan fungsi negara di dalam urusan agama di dalam NKRI sangat nyata dengan kehadiran Kementerian Agama, kementerian terbesar yang memiliki lebih dari 4000 satuan kerja (Satker) dari pusat sampai daerah. Kementerian ini juga tidak mengalami desentralisasi seperti kebanyakan kementerian lain. Kementerian ini memberikan pelayanan terhadap berbagai kehidupan umat beragama. Dalam kementerian ini secara resmi memberikan anggaran pembinaan yang tidak sedikit melalui Direktorat Jenderal agama masing-masing, yaitu Dirjen Bimas Islam, Bimas Kristen (Protestan), Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, dan Konghucu yang sedang dalam proses penggodokan struktur formalnya pada beberapa instansi terkait.

Dialog antariman, antarmazhab atau apapun namanya dialog itu, perlu selalu dijalin untuk menjembatani dan sekaligus merekatkan perbedaan antara berbagai kelompok keagamaan dan kepercayaan yang ada di dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Tenggang rasa sangat diperlukan di dalam mendiskusikan berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Prinsip win-win solutions selalu harus menjadi acuan kita di dalam menyelesaikan berbagai persoalan konseptual dan aktual di dalam masyarakat.

Selasa, 20 Desember 2016 

Nasaruddin Umar
Imam Besar Masjid Istiqlal, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an

Foto oleh Cyprianus Rowaleta