Belajar dari Pribadi Ibnu Rusyd
03/24/2018
Apa Arti Sebuah Nama?
03/26/2018

Memberdayakan Perempuan

 

Kalau selama ini ada kesan Fikih menempatkan perempuan sebagai the second sex, maka Fikih Kebhinnekaan diharapkan bisa menempatkan perempuan setara dengan laki-laki. Fikih Kebhinnekaan diharapkan memberdayakan kaum perempuan sebagaimana halnya laki-laki. Bekerja adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dilihat dari berbagai sudut, seseorang yang tidak bekerja, entah laki-laki atau perempuan, apapun alasannya, seolah-olah dianggap cacat atau beban sosial. Berbagai asumsi negatif bisa muncul terhadap orang-orang yang tidak bekerja. Dalam berbagai penelitian juga membuktikan bahwa secara psikologis seseorang dalam usia produktif akan mengalami inveriority complex syndrome, kehilangan rasa percaya diri; dan dari sudut agama, orang yang tidak beramal dianggap tidak sempurna keimanannya, karena hampir setiap perintah beriman dibarengi perintah beramal.

Dalam masyarakat modern, mereka kelihatannya sudah mulai menggeser teori sosial fungsional-strukturalisme yang memberikan pembenaran pembagian kerja secara seksual, di mana ayah atau suami bertugas memenuhi kebutuhan fisik keluarga, sementara bukan suatu aib kalau ibu atau istri bertugas mengurus persoalan kerumahtanggaan, seperti memelihara anak-anak dan urusan keluarga lainnya. Ketika indikator pekerjaan diukur berdasarkan nilai produktifitas, dan produktifitas ditafsirkan berdasarkan income materi, maka dampaknya antara lain, setiap orang yang tidak menghasilkan nilai tambah (value added) maka dianggap tidak bekerja. Seberat apapun pekerjaan seorang ibu rumah tangga, ia tidak dianggap bekerja dalam perspektif masyarakat kapitalis.

Kaum perempuan yang bekerja dalam dunia publik, masih dibedakan dengan dua istilah, yaitu perempuan bekerja dan perempuan karier atau lebih popular dengan wanita karier. Yang pertama ditujukan kepada perempuan yang bekerja di sektor informal sebagai buruh atau semacamnya, tidak mempunyai hak-hak inisiatif lebih besar, dan semuanya ditentukan oleh para pemilik modal, termasuk di sini para pekerja seks. Yang kedua diperuntukkan kepada perempuan yang memiliki profesionalisme dan hak-hak inisiatif lebih luas. Ironisnya, polarisasi seperti ini tidak pernah diberlakukan bagi laki-laki. Dalam lingkungan kerja,  promosi karier seorang perempuan, selain harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan yang berlaku, juga tersirat satu syarat implisit, yaitu yang bersangkutan “direlakan” oleh kaum laki-laki di lingkungannya, baik di lingkungan unit kerjanya maupun di lingkungan keluarganya, khususnya oleh suaminya. Tidak sedikit jumlah karyawan perempuan gagal dipromosikan karena “persyaratan eksternal” tersebut tidak dipenuhi.

Para pemerhati perempuan mulai terang-terangan menyoroti pembagian peran yang diatur di dalam kitab-kitab Fikih, khususnya dalam bab al-ahwal al-syakhshiyyah, yang mengatur pembagian peran laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan saja di lingkungan Islam,  tetapi juga di lingkungan agama lain seperti Kristen,  Yahudi, dan agama-agama besar lainnya. Kalangan ulama berpendapat bahwa Fikih adalah interpretasi secara lokal dan kondisional terhadap sumber-sumber ajaran Islam yang bersifat universal. Jika terjadi pergeseran nilai sebagai akibat dari perubahan sosial, maka dimungkinkan melakukan reinterpretasi sumber ajaran, termasuk mendisfungsionalisasikan sejumlah hadis, yang oleh Fatima Mernissi disebut hadis-hadis misoginis. Reinterpretasi terhadap sumber ajaran agama merupakan suatu keniscayaan. Namun, disadari juga bahwa batas-batas reinterpretasi ini sangat sensitif. Konsep pemberdayaan perempuan dalam Fikih Kebhinnekaan tetap memberikan martabat terhormat kepada kaum perempuan di dalam masyarakat.

Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A.
Imam Besar Masjid Istiqlal dan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Foto _Alicja_/pixabay