Mengambil Pelajaran dari Fathu Makkah
03/23/2018
Belajar dari Pribadi Ibnu Rusyd
03/24/2018

Reartikulasi Bahasa Agama tentang Perempuan

Seringkali kita membicarakan pembaharuan, tetapi hanya di sektor hilir, padahal itu hanya merupakan akibat dari sebuah sebab di sektor hulu. Kita hanya membicarakan suatu akibat tetapi, sebab yang menyebabkan akibat itu tidak disentuh. Akibatnya, persoalan tidak selesai secara tuntas. Salah satu contohnya ialah Fikih Perempuan. Banyak di antara para pemikir kita mempertahankan status quo dengan berasumsi bahwa memang seperti itu kata kitab kuning. Padahal, kitab-kitab kuning tidak lain hanya interpretasi kultural terhadap kitab suci. Kitab-kitab kuning  sesungguhnya pada umumnya disusun di dalam kurun waktu berabad-abad silam dan di dalam masyarakat Timur Tengah yang kulturnya bercorak continental. Tantangan kita sekarang bagaimana melahirkan kitab fikih yang bercorak keindonesiaan, yang memiliki corak kultur maritim. Al-Qur’an dan hadis selalu membuka diri untuk diinterpretasi dan diartikulasi berdasarkan kultur lokal.

Kita sama sekali tidak bermaksud untuk menjadikan kitab-kitab kuning tersebut absurd, apalagi merendahkan para ulama yang menyusunnya. Tokoh pendiri mazhab adalah orang-orang terbaik pada zamannya dan mungkin sejarah sulit mencetak ulama-ulama sekaliber mereka. Namun, demi memenuhi perasaan keadilan kemanusiaan, sudah saatnya menyusun sebuah fikih yang bisa memenuhi perasaan keadilan, terutama kaum perempuan yang selama ini sering merasa disubordinasi oleh pemikiran keagamaan konvensional. Melahirkan fikih kontemporer tidak ada larangan dari mana pun. Para ulama pendiri mazhab sesungguhnya juga tidak pernah memprediksi karya-karyanya akan dilegitimasi menjadi mazhab Negara atau mazhab rezim tertentu. Bahkan mereka dengan tawadhu membuka peluang pikirannya untuk diktritisi.

Di sini penulis mengusulkan untuk melakukan reartikulasi terhadap sejumlah ajaran Islam yang selama ini hanya muncul di atas kertas, tetapi tidak terimplementasikan secara aktual. Fakta menunjukkan bahwa sejumlah norma-norma hukum fikih tidak bisa diterapkan di dalam masyarakat, bukan karena masyarakat kita sudah mengalami krisis keimanan, tetapi mereka hidup di dalam sebuah dunia yang rasional dan pragmatis, sehingga mereka dituntut untuk beragama secara rasional dan berkemanusiaan. Jika sebagian umat kita meninggalkan norma-norma hukum sebagaimana dituangkan di dalam kitab-kitab fikih, bukan berarti bahwa mereka dengan sadar meninggalkan ajaran Al-Qur’an dan hadis. Mereka yakin bahwa solusi yang selama ini dilakukan dengan memenuhi perasaan keadilan sudah dianggap  qur’ani. Contoh, betapa banyak orang mewariskan hartanya tidak seperti konsep Fikih Mawaris (Hukum Kewarisan) tetapi melalui persepakatan antara keluarga atau para ahli waris.

Konsep Reaktualisasi yang pernah digagas oleh Prof. Munawir Sjadzali sayang sekali agak prematur, tidak disusun sedemikian “logis” sehingga menuai banyak tantangan. Apa yang digagas oleh beliau sesungguhnya bukan untuk meninggalkan Al-Qur’an, lalu diganti dengan pikiran humanis. Maksud beliau tidak lain untuk menciptakan konsep penerapan (tathbiq) hukum yang lebih sesuai dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat. Yang disayangkan adalah bahwa kerangka ushuliyyah pemikirannya belum disusun, lalu wacana itu dilontarkan, jadilah konsepnya dianggap tidak jelas. Jika kita akan mengubah konsep fikih, maka yang terlebih dahulu harus disiapkan ialah kerangka ushul fikih, yang kemudian akan digunakan sebagai metodologi (manhaj al-tathbiq) di dalam memproduksi hukum-hukum baru. Para mujaddid terdahulu seperti menarik benang dari tepung. Mereka berhasil mengubah suatu ketentuan tanpa menimbulkan ketegangan karena secara konsepsional betul-betul telah dipersiapkan. Dengan kata lain, mereka tidak saja fasih berbicara dekonstruksi tetapi fasih juga menyiapkan konsep rekonstruksinya.

Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.

Imam Besar Masjid Istiqlal, Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an

Foto _Alicja_/pixabay